BUDAYA POLITIK INDONESIA

Ini guys sedikit tentang budaya politik. Nih udah aku jadikan makalah juga lohhhh, yang lagi dapet tugas makalah atau apa boleh kok langsung copas, asalkan bayar dulu yaaaaa hehehehehe😀 enggak kok guys bercandaan kaliiii’😀

 

 BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

  1.         i.  Latar Belakang

 

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. OG Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengankelompok massa.

Negara Indonesia sebagai negara demokratis membutuhkan warga negara yang berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional. Warga negara yang berciri demikian inilah yang memang didutuhkan bagi sistem politik demokrasi di Indonesia.

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik.

 

  1.      ii.  Rumusan Masalah

 

a)     Sebutkan ciri budaya politik!

b)     Apakah yang dimaksud dengan Budaya Politik Indonesia ?

c)     Bagaimana Perkembangan Budaya Politik Indonesia?

d)     Sebutkan budaya tipe-tipe budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba!

e)     Apa itu budaya politik partisipan?

f)      Jelaskan bentuk-bentuk budaya politik partisipan!

g)     Jelaskan budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa!

h)     Jelaskan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara!

i)       Jelaskan contoh perilaku yang berperan aktif dalam politik yang berkembang di masyarakat!

j)       Apa definisi sosialisasi politik?

k)     Sebutkan sarana-sarana sosialisasi politik

l)       Bagaimana peran serta budaya politik partisipan

m)   Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat politik

 

  1.    iii.  Tujuan

 

a)     Untuk mengetahui ciri budaya politik

b)     Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Budaya Politik Indonesia

c)     Untuk mengetahui perkembangan budaya politik di indonesia

d)     Untuk mengetahui tipe-tipe budaya politik yang telah dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba

e)     Untuk mengetahui pengertian budaya politik partisipan

f)      Untuk mengetahui bentuk-bentuk budaya politik partisipan

g)     Untuk mengetahui budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa

h)     Untuk mengetahui contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

i)       Untuk mengetahui definisi sosialisasi politik

j)       Untuk mengetahui sarana-sarana sosialisasi politik

k)     Untuk mengetahui peran serta budaya politik partisipan

l)       Untuk mengetahui tatanan kehidupan masyarakat politik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

 

 

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.

  1. Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

  1. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

  1. Alan R. Ball  

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

  1. Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

  1. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :

Pertama   : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti   orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan   Gabriel A. Almondmemandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari    sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem   politik.

Kedua      : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

Ketiga      : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. A.    Ciri Budaya Politik

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang  lebih khas yaitu ssebagai berikut :

  1. Budaya politik menyangkut masalah legitimasi
  2. Pengaturan kekuasaan
  3. Proses pembuatan kebijakan pemerintah
  4. Kegiatan partai-partai politik
  5. Perilaku aparat negara
  6. Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah
  7. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomidan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luar
  8. Budaya politik menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat

 

  1. B.     Pengertian BPI ( Budaya Politik Indonesia )

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah,yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi, sehingga kebudayaan dapat diartikan semua hal yang bersangkutan dengan hal. Budaya dapat di definisikan secara sempit dan secara luas. Definisi secara sempit mencangkup kesenian dengan semua cabang-cabangnya dan secara luas mencangkup semua aspek kehidupan manusia.

Sebagian ahli berpendapat bahwa kebudayaan adalah perkembangan dari kta majemuk budi daya yang berupa cipta,rasa, dan karsa.kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan bersama manusia maka kebudayaan itu tidak sama antara satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan mayarakat yang lainnya. Karena masyarakat berkembang maka kebudayaan manusia juga berubah-ubah sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Manusia dalam suatu kelompok untuk menciptakan kehidupan yang tujuan akhirnya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada siapa anggota kelompok yang bersangkutan. Beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam budaya ini ialah beberapa aspek seperti aspek material dan aspek nonmaterial

 

  1. Perkembangan BPI (  Budaya Politik Indonesia )

Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya

 

 yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.

Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang lainnya.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.

Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.

Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.

Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.

Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:

? Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya

? Rasio, faktor yang berasal dari otaknya

Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya.

Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.

Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia.  Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.

 

 

 

  1. D.    Tipe-Tipe Budaya Politik
    1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial memiliki ciri-ciri :

? Budaya politik ini berkembang dalam masyarakat tradisional dan sederhana.

? Peran pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan

peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.

? Adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan

kekuasaan politik dalam masyarakatnya

? Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek

politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.

? Tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri.

  1. Budaya Politik Subjek

Budaya Politik Subjek memiliki ciri-ciri :

? Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif

? Sikap anggota masyarakat yang pasif bukan berarti secara potensial dapat

diabaikan

? Tiada jalan lain bagianya kecuali menerima saja sistem sebagai apa adanya,

patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi san anjuran para pemimpin politiknya

? Aspek input serta kesadarannya sebgai aktor, boleh dikatakan nol

  1. Budaya Politik Partisipan

Budaya Politik Partisipan memiliki ciri-ciri :

? Seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam

kehidupan politik

? Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, dan tunduk

terhadap keadaan.

 

  1. E.       Pengertian Budaya Politik Partisipan

Budaya politik yang partisipasif  adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,” kata Almond dan Verba.

Masayarakat dalam budaya politik ini mamahami bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemaua untuk berperam dalam sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya politik imi memiliki keyakinan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes jika pelaksamaa pemerintah tidak transparan.

Dalam budaya politik partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik (penyelesaian sesuatu secara politik), dan tingkat efficacy (keberdayaan). Dapat dikatakan bahwa tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi secara politik

Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap kesulurahan objek, baik umum, input, maupun output secara pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.

Menurut Bronson dan kawan-kawan dalam bukunya Belajar Civic Education dari Amerika,beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut.

  1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi :

? Kesadaran pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar

? Bertanggung jawab atas tindakan yang di perbuat

? Memenuhi kewajiban moral dan hukum sebagai anggota masyarakat demokrtis

  1. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan dibidang ekonomi dan politik. Tanggung jawab ini antara lain meliputi:

? Memelihara atau menjaga diri

? Memberi nafkah dan merawat keluarga;

? Mengasuh dan mendidik anak

  1. Menghormati harkat dan marabat kemanusiaan setiap invidu

? Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka.

? Bersifat sopan.

? Menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara.

? Meengikuti aturan “prinsip mayoritas” namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.

  1. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Karakterini merupakan sadar informasi sebelum :

? Menentukan pilihan (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik

? Terlibat dalam diskusi yang santun dan serius

? Memegang kendali  dalam kepemimpinan bila di perlukan

? Membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara harus di kesampingkan demi memenuhi kepentingan publik

? Mengavaluasi kapan seseorang karena kewajiban atau prinsip-prinsip konstitusional di haruskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu

  1. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. Karakter ini meliputi:

? Sadar informasi dan kepekaan terhadap unsur-unsur publik

? Melakukan penalahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional

? Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik agar sesuai dengan nilai-nilai dan  prinsip-prinsip tadi

? Mengambil langkah-langkah yang di perlukan bila ada kekurangannya.

 

Budaya politik partisipan adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadapkesluruhan objek

politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi. Berdasar hal ini maka ciri-ciri budaya politik partisipan adalah sebagai berikut :

  1. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik
  2. Kesadaran bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis
  3. Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya (kewajibannya) dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya
  4. Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output ataupun posisi dirinya sendiri
  5. Kehidupan politik dianggap sebagai sarana trnsaksi seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasar kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri

 

  1. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan

Sebagai komunitas warga negara yang terdidik dan terpelajar,hendaknya kita memiliki peran besar (partisipasi aktif)untuk melakukan perubahan politik yang lebih baik dan berbudaya. Melalui sarana pemilihan umum, kita dapat menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong perubahan sosial politik, politik ekonomi, budaya, dan lain-lain ke arah yang lebih baik dan demokratif melalui pemerintahanyang dipilah melalui pemilu, secara damai dan beradab (berbudaya). Semua itu dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendidikan budaya politik partisipan (rakyat) yang lebih luas karena dengan demikian akan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menentukan pilihan dalam pemilu secara arif, bijaksana, kritis, dan rasional.

Dalam setiap tahapan pemilu, kita sebagai simpatisan (kader) partai politik, ataupu kaum terpelajar tidak ada larangan untuk mengikutinya. Namun demikian, hal yang perlu dikedepankan dalam kampanye adalah situasi damai karena dalam kampanyenya sering kali terjadi persinggungan antar massa pendukung dari partai politik (simpatisan dan kader) partai politik. Bermula dari saling mengejek dan saling hina di antara mereka ketika berpapasan di jalan raya dalam situasi kampanye, perkelahian antar massa pendukung partai politik seringkali terjadi.

Untuk mewujudkan situasi seperti itu dibutuhhkan toleransi yang besar terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik dan juga sikap anti kekerasan. Pelajar yang ingin aktif dalam kampanye harus sadar bahwa tindakan brutal, kekerasan, dan keseluruhan hanya akan merusak situasi pemilu yang demokratis dan beradab. Untuk itu, kita harus sadar bahwa brutalisme, kekerasan, dan kerusuhan yang mengiringi proses pemilu sebenarnya adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan budaya politik bangsa Indonesia. Albert Camuspernah mengatakan bahwa I’ anarchie est I’abus de la democratie, anarkisme adalah penyelewengan dari demokrasi

 

 

 

  1. G.    Sebab-Sebab Budaya Politik Partisipan.
    1. Adanya keragaman masyarakat di Indonesia
    2. Masih adanya daerah yang terisolir dan tidak mendapat pengaruh dari luar
    3. Masih tingginya tingkatan primordial atau kesukuan
    4. Masih tingginya sikap tentang paternalisme
    5. Adanya dilema antara modernisasi dengan tradisi dalam masyarakat

 

  1. Penerapan Budaya Politik Partisipan

? Menyelesaikan perselaisihan secara damai dan melembanga. Dalam setiap

masyarakat terdapat beda pendapat serta kepentingan yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai kompromi, consensus, atau mufakat.

? Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat

yang sedang berubah. Perubahan social terjadi karena beberapa factor, seperti kemajuan teknologi, kepadatan penduduk, dan pola perdagangan. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan dan mengendalikannya.

? Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam masyarakat

demokratis, pergantian pimpinan atas dasar turunan, mengangkat diri sendiri, coup d’ etat dianggap tidak wajar

? Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan minoritas yang

biasanya terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan turut serta dalam merumuskan kebijaksanaan.

? Mengakui dan menanggap wajar adanya kenekaragaman. Keanekaragaman

tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku, perlu terselengaranya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya berbagai alternative dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan Negara.

? Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis keadilan

merupakan cita-cita bersama, walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang merasa diperlakukan tidak adil

 

  1. I.       Pengertian sosialisalli politik

Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nia politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi plitik juga merupakan proses penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, sosialisai politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku, disamping itu sosiallisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya. Proses ini disebut transmisi kebudayaan.

 

 

  1. J.      Sarana-sarana sosialisasi politik
    1. Keluarga

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Keluarga merupakan agent

Pertamamyang sangat menentukan pola pembentukan nilai politik bagi seorang individu. Dalam keluarga, anak dapt menyaksikan peristiwa-peristiwa politik yang dimintai kedua orang tua. Misalnya sebagai berikut :

? Apabila orang tuanya partisipan Partai Demokrat, tentu saja atribut Partai Demokrat, seperti simbol tanda gambar, seragam, bendera, atau pamflet dari partai Demokrat, akan tampak di rumah. Bahkan tidak mustahil rumahnya di cat warna biru

? Apabila orangtuanya PKS, dirumah tersebut diwrnai atribut PKS. Demikian juga kalau kedua orang tuannyaaktivis PDIP maka warna merah dengan tanda gambar banteng akan mendominasi rumah atribut ( topi, jaket, baju, kaos )orang tuannya.

Dari sinilah nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak.

Sebuah keluarga yang menekankan kepatuhan dan hormat kepada orang tua secara kental, bisa jadi akan membentuk kepribadian anak yang takut mengambil inisiatif dalam kehuidupan sehari-hari. Sebaliknya, sebuah keluarga yang terbuka dan memberikan peluang kepada anaknya untuk ikut terlibat dalam diskusi keluarga, serta membentuk kepribadian individu menjadi terbuka dan demokratik pula.

  1. Sekolah

Proses pengetahuan politik mulai terbentuk semenjak anak menjadi murid TK.

Disekolah ada gambar presiden, wakil preiden, dan tidak jarang para pemimpin yang lain.

Ketika memasuki sekolah dasar, pemhaman nilai-nilai yang bersifat kognitif mulai di tingkatkan melalui pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ilmu sosial lainnya. Selain itu ada tambahan pembentukan jati diri orang lain yang sangat penting, yaitu latihan organisasi dan kepemimpinan. Hal itu dilakukan dengan adanya ketua kelas, ataupun organisasi siswa di sekolahnya. Itulah politik. Kalau dirinci peranan ekolah dalam sosialisasi politik antaralain sebagai berikut :

? Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik”

? Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dn memberikansimbol-simbol umum menjunjukan tanggapan yang ekspresifterhadap sistem ini seperti bendera nasiona, dan ikrar kesetiaan “padamu negeri”

? Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan “ nilai-nilai dan sikap masyarakatnya

? Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik

? Sekolah memeber pengetahuan keapada kaum muda tentang dunia politik dan mereka didalamnya.

 

  1. k.     Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orangg untuk ikut serta secara ktif dalam kehidupan politik, seperti memilih negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijkan pemerintah. Bermacam – macm partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvisional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi moderen. Bentuk non-konvensional, antara lain petisi, kekerasan,dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. 

Perhatikan tabel berikut tentang bentuk – bentuk partisipasi politik

Konvensional

Non-konvensional

Pemberian suara

Pengajuan petisi

Diskusi politik

Berdemonstrasi

Kegiatan kampanye

Konfrontasi, mogok

Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran )

Komunikasi individual denga pejabat politik dan administratif

Tindak kekerasan terhadah manusia (penculikan, pembunuhan), perang grilya, dan revolusi

Faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik antara lain :

  1. Pendidikan tinggi
  2. Status sosial ekonomis
  3. Keanggotaan dalam partai politik
  4. Rekurtmen elit politik dan beberapa banyak partisipan dalam proses politik
  5. Budaya politik partisipan

Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratik. Dalam hal ini akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang

demokratik dan stabil.

 

  1. L.     Tatanan Kehidupan Masyarakat Politik

Dalam perkembangannya kehidupan masyarakat selalu mengalmi perubahan-perubahan baik positif amupun negative. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota dari masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana-suasana konflik.

Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai golongan di masyarakat Indonesia khususnya, telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan untuk mengembangkan aturan permainan (rules of the game). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila konflik-konflik ideologis tersebut tumbuh berdampingan dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis akibat pertentangan-pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.

Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu social untuk menilai intensitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat.

  1. Demonstrasiyaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dengan tidak

menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, pejabat pemerintah, ideology, kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan harga BBM, demo menuntut pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

  1. Kerusuhankerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi. Bedanya,

kerusuhan menggunkan kekerasan secara fisik yang biasanya diikitu pengrusakan barang-barang, pemukulan atau bahkan pembunuhan. Cirri lain yang membedakan kerusuhan dari demonstarsi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 27 Juli 1996, atau peristiwa 27 Juili, kerusuhan Poso, dan sebagainya.

  1. Serangan bersenjata(armed attack), yakni suatu tindakan kekerasan yang dilakukan

untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan daari kelompok lain. Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai akibat dari upaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari pangkuan NKRI.

  1. Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politikmisalnya

penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan sebagainya.

Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang diatas consensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakt politik dan system politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa yang membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau tidak. Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Suatu consensus nasional mengenai “sisitem nilai” yang akan mendasari hubungan-hubungan social diantara para anggota suatu masyarakat bangsa.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik, yaitu factor umum dan khusus. Factor umum merupakan factor yang mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional dibidang ideology, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan factor khusus yang menentukan tingkat ketahanan nasional di bidang politik, meluputi sebagai berikut :

? Adanya ideology nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki

fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman. Ideology nasional harus benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati, dan diamalkan serta diamankan oleh seganap lapisan masyarakat.

? Adanya pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan

cita-cita rakyat, serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat.

? Adanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan

pemerintahan yang demoratis. Selain itu, mampu menyelenggarakan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas dari bahaya dan ketakutan.

? Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan

dinamika social yang tinggi sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif yang membangkitkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

 

 

  1. Kesimpulan

 

            Dari pembahasan di atas kami dapat menarik kesimpulan bahwa:

            Budaya politik yang partisipasif  adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil.

            Budaya politik partisipan adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap kesluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.

            Budaya politik partisipan perlu di sosialisasikan kepada segenap rakyat agar dapat berperan serta secara aktif.

 

  1. Saran

 

            Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Maka diharapkan kepada warga negara yang berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional.

            Dalam berpolitik sebaikya dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sesuai agar tercipta integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terrdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Tim Penulis. 2010. Materi Inti Dan Soal Jawaban Kewarganegaraan. Jalan Dr.Supomo 23 Solo Anggota IKAPI No 9. PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri.

http://ajabwicaksono.blogspot.com/2012/08/contoh-makalah-budaya-politik-indonesia.html

http://jeffryarcher.blogspot.com/2012/12/makalah-budaya-politik-partisipan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s